Universitas Simalungun
 
 
 


PASCA SARJANA

The Influence of Tourism Sector to the Income of Simalungun Regency Area
Author: Robert Tua Siregar | 07 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang   Dr. Pinondang Nainggolan  

Tourism activities can be defined as a process that left his home to go to a place and get back to the place it comes from. People or groups that conduct tourism activities are called tourists. Tourism is in principle a number of relationship of symptoms produced and leave foreigners, provided that their residence was not caused the incidence of residences and businesses that are temporary or permanent work-seeking efforts as full. For it can be seen that in reality the sector tourism one of the sectors that can be used as a source of Simalungun Regency (Locally Generated Revenue). The tourism sector played an important role in the Tourism sector has an important role in the economy of Indonesia as one of the sources of foreign exchange receipts and employment as well as the opportunity of trying. In the draft national development, to improve the people"s welfare, the outlines of the bow of the State have determined that the development of tourism should be continued and improved broadening and benefiting sources from the tourism sector as well as the national tourism potential to be economic activities can be expected to increase the acceptance of foreign exchange, expand and flatten the employment opportunities and the chance of trying in particular to the surrounding society stimulates regional development, culture and national identity.
Download

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS SUMBER POTENSI DAERAH
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang   Dr. Pinondang Nainggolan  

Sistem pemerintahan yang sentralistis yang berjalan selama 32 tahun dianggap sebagai pemerintahan yang tidak kondusif bagi pembangunan regional. Kebijakan pembangunan pemerintah pusat telah menciptakan pola pembangunan yang seragam yang tidak memenuhi tuntutan lokal yang sangat bervariasi. Selain itu, kebijakan pembangunan selama itu telah menciptakan ketergantungan pemerintah daerah dan pejabatnya pada pola ‖mohon petunjuk ke- dan menunggu instruksi dari pusat‖. Pada gilirannya, pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menciptakan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mampu mere spon kebutuhan lokal. Penangan pendidikan ini akan dilakukan dengan memberi kontribusi alokasi pembiayaan dan transfer knowledge kepada usia sekolah khususnya tingkat menengah. Untuk itu Kabupaten Simalungun yang memiliki potensi pertanian mempunyai kebijakan. Keberadaan pemerintah daerah pada era otonomi daerah ini sesuai fungsinya utnuk mengelola sumberdaya nasional yang tersedia diwilayahnya, yang meliputi: sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh itu salah satunya adalah dalam bidang pendidikan yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakatnya. Implementasinya tentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu out put pendidikan ini diharapkan dapat memberi pengaruh secara signifikan terhadap wilayah dan individunya. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah daerah memberi perhatian kepada sumber potensi yang dimiliki, sehingga capaiannya disesuaikan dengan sumber potensi tersebut. Dengan memberi perhatian terhadap hal tersebut, diharapkan out put pendidikan dapat digunakan pada daerah secara tepat guna untuk kebutuhan daerah. Dengan menggunakan metode kombinasi kualitatif kuantitatif maka diperoleh hasil yang dilanjutkan dengan penenzooningan wilayahnya. Melakukan zoning lokasi kebutuhan yaitu :Wilayah Simalungun hulu/atas dengan konsentrasi pendidikan kejuruan pada bidang pertanian holtikultura, peternakan, perikanan,teknologi pengelolaan produksinya dan wisata. Wilayah Simalungun Tengah akan memberi konsentrasi kepada SMK pada bidang pengelolaan potensi produk pertanian kopi, coklat, pangan,peternakan, perikanan, teknologi pengelolaan dan Wisata. Wilayah Simalungun hilir/bawah akan memberi konsentrasi bidang pendidikan kejuruan pada pengelolaan sumber potensi produksi tanaman perkebunan, komoditi ubi kayu, coklat,peternakan, perikanan, teknologi pengelohan dan otomotif.
Download

Implikasi Perubahan Kebijakan SK.Menhut Nomor 44 Tahun 2005 terhadap Penataan Ruang Daerah
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang   Dr. Pinondang Nainggolan  

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pada penelitian ini yang dilakukan dengan metode deskriftif observasi tentang pentaan ruang Kabupaten Toba Samosir terkait dengan kebijakan Kementerian Kehutanan SK.Nomor 44 Tahun 2005.Dalam analisis penyususnan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan menggunakan prinsip pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi.Sehingga kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia.Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Pendekatan top-down dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan yang ada dalam UU No. 25/2004 terwujud dalam bentuk rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Nasional. Hasil Penelitian menunjukkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 44/MENHUT-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan, menimbulkan masalah dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Utara tahun 2010-2030. Berbagai persoalan dihadapi dalam penyusunan RTRW
Download

Kajian Ketahanan Pangan Daerah: Pilot Project Komoditi Beras Di Kabupaten Simalungun
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang   Dr. Pinondang Nainggolan  

Permasalahan pada pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dapat diidentifikasi dari aspek produksi, konsumsi dan distribusi. Orientasi kebijaksanaan pemba-ngunan pertanian yang mengutamakan pada produksi bahan pangan terutama beras cenderung mengabaikan potensi sumber pangan lainnya, sehingga menyebabkan beban kebijaksanaan pangan menjadi semakin berat. Akibatnya setiap pelaksanaan program peningkatan produksi beras membutuhkan biaya yang makin mahal. Keadaan ini menjadi sulit karena berbagai kebijakan di bidang pangan tidak didukung oleh kemampuan daerah dalam menyediakan produksi pangannya. Hal ini menyebabkan beban swasembada beras menjadi semakin berat. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap warga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu, aman, merata dengan harga terjangkau. Oleh karena itu laopran pendahuluan ini merupakan bagian awal dari kajian ini khusus melihat ketahanan pangan pada produksi beras. Kajian ketahanan pangan daerah yang melaksanakan pilot project pada komodi beras di Kabupaten Simalungun. Untuk itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Simalungun yang bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Pematangsiantar melakukan kajian ini untuk keperluan pengelolaan secara terpadu diperlukan data yang terkini agar penglibatan multi pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait lebih efektif dan efisien. Final Report ini dilakukan setelah menjalani mekanisme kajian dan Forum Group Disscusion (FGD) dengan stakeholder Kabupaten Simalungun. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih.
Download

KERANGKA SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang    Dr. Pinondang Nainggolan  

Dokumen kerangka sistem Payment for Environmental Services (PES) di Sub DAS Gopgopan, DAS Asahan Toba ini adalah merupakan bagian dari rencana yang dibebankan dalam project SCBFWM Regional Sumatera Utara tahun 2012, memuat analisis terhadap masalah, hingga skema pengelolaan jasa lingkungan di Sub DAS Gopgopan khususnya dan di DAS Asahan Toba umumnya. Kita menyadari bahwa pengelolaan DAS bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat beserta para pemangku kepentingan. Dalam publikasi ini telah dibahas berbagai permasalahan DAS beserta alternatif pengelolaannya dalam jangka panjang dalam bentuk skema pembayaran jasa lingkungan. Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada konsultan yang telah menyusun dokumen kerangka sistem Payment for Environmental Services (PES) ini, dan kita berharap dapat bermanfaat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya pengelolaan DAS.
Download

KERANGKA SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN (Payment for Environmental Services, PES) DAS ASAHAN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang   Dr. Pinondang Nainggolan  

Kita menyadari banyaknya bencana nasional yang melanda negeri ini sebagai dampak dari terjadinya degradasi lingkungan seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian material bahkan hilangnya nyawa manusia yang kesemuanya diakibatkan oleh kecerobohan dalam mengelola DAS. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan tanggung jawab kita bersama. Pelestarian hutan dan DAS membutuhkan koordinasi dan biaya yang besar. Konsep Pembayaran Jasa Lingkungan (Payment for Environmental Services = PES) diajukan merupakan solusi yang kreatif untuk jangka panjang.
Download

Manajemen Plan Sub DAS Gopgopan
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang   Dr. Pinondang Nainggolan  

Penyusunan Manajemen Plan Sub DAS Gopgopan dalah untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mendukung perikehidupan yang beraneka ragam, baik masa kini maupun di masa mendatang. Kita tentu saja tidak ingin mengulang kesalahan di masa lampau. Jika selama ini hutan hanya dianggap sebagai kumpulan pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis sebagai komoditas, maka di masa depan kita harus memberlakukan hutan sebagai sumberdaya alam dengan lebih mengedepankan aspek pelestarian dan keanekaragaman nilai budaya. Untuk itu pengusahaan dan pemanfaatannya pun harus dengan pola-pola yang merakyat, dengan memperhatikan serta melindungi nilai-nilai tradisional dan adat yang ada dalam masyarakat. Di tengah-tengah berbagai permasalahan dan tekanan yang terjadi terhadap keberadaan sumberdaya alam, maka upaya antisipasi menjaga kelestarian sumberdaya alam dan hutan menjadi sangat mendesak. Memang diperlukan kesamaan visi dan persepsi untuk menyelaraskan upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan dimensi kelestarian lingkungan.
Download

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Tentang Hutan Kota
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang    Dr. Pinondang Nainggolan  

Seiring dengan meningkatnya lingkungan fisik kritis perkotaan, semakin banyak bermunculan fenomena masalah lingkungan di perkotaan seperti suhu udara dan tingkat polusi yang semakin meningkat, hilangnya ruang terbuka hijau yang diikuti hilangnya berbagai habitat keanekaragaman flora dan fauna, hilang atau rusak dan menurunnya fungsi resapan air, pemandangan alami serta berbagai macam masalah sosial. Hutan kota sebagai bagian dari sistem pendukung kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan memegang peranan penting dalam mengatur kualitas lingkungan perkotaan yang berasal dari faktor tata air, kualitas udara dan kualitas lingkungan hidup.Dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas perlu dilakukan upaya meminimalkan pengaruh bahan pencemaran baik yang disebabkan oleh bahan pencemar di udara, darat dan air. Dampak negatif dari bahan pencemar yang dimaksud di wilayah perkotaan dapat direduksi dan diregulasi oleh keberadaan hutan kota. Dalam tatanan pembangunan kota, keberadaan hutan kota ini perlu ditegaskan melalui peraturan pemerintah agar dapat mengikat kepentingan-kepentingan lainnya yang bersifat antagonis namun memiliki manfaat yang lebih kecil. Perencanaan kota terpadu tidak sekedar pembagian ruang/wilayah atas kepentingankepentingan tertentu melainkan harus mempehatikan karakter dan fungsi sumberdaya alam untuk menunjang kehidupan masyarakat perkotaan dalam jangka panjang.
Download

NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH 2012 PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN DA Robert Tua Siregar, Ph.D Lokal Consultant Payment for Environmental Services (PES) Project SCBFWM – DAS ASAHAN TOBA
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang   Dr. Pinondang Nainggolan  

Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan” dapat diselesaikan. Naskah akademik ini telah memadukan kajian konseptual dari berbagai pemahaman mengenai tata kelola lingkungan hidup, Payment for Environmental Services imbal jasa lingkungan dengan berpedoman pada tata cara pembuatan peraturan perundang- Harapan kami, mudah bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menyusun peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup. Pada kesempata pemberi dana dalam hal ini. Departemen Kehutanan RI, UNDP, GEF, Kepala BP DAS Asahan Barumun, Community Based Organization (CBO) bersama SCBFWM atas kepercayaan, dukungan dan masukan yang konstruktif terhadap penyusunan laporan ini. Secara khusus ucapan terimakasih kami kepada Jajaran SKPD pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas penyediaan data/informasi, masukan dan saran dapat diselesaikan.
Download

OPTIMALISASI SUMBER POTENSI LOKAL DALAM PENATAAN RUANG
Author: Robert Tua Siregar | 05 Agustus 2017
Reviewer: Prof. Dr. Marihot Manullang   Dr. Pinondang Nainggolan  

Potensi lokal sebagai bagian dari kearifan lokal merupakan sumber daya yang akan dijadikan objek dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebuah wilayah. Untuk itu Sumber Potensi lokal sangat diperlukan dalam harmonisasi serta sinkronisasi dalam optimalisasi rencana Tata Ruang yang berkelanjutan. Sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan Tata Ruang sangat diharapkan dapat dihasilkan sesuai dengan Sumber Potensi lokal. Sinkronisasi Sumber Potensi lokal dengan penataan ruang akan menggambarkan pembangunan sebuah wilayah yang harmonis dan berkelanjutan. Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi karakteristik Sumber Potensi lokal di Kabupaten Simalungun dan mengidentifikasi permasalahan penataan ruang. Metode yang digunakan adalah deskriptif-eksploratif. Hasil studi, diketahui bahwa penataan ruang sebuah wilayah didasari oleh Sumber Potensi lokal secara fisik dan non fisik pola ruang dan stratifikasi sosial kemasyarakatannya. Adanya keanekaragaman Sumber Potensi lokal sebagai objek dan modal dalam penataan ruang memerlukan identifikasi serta penataan yang optimal dalam mewujudkan sebuah penataan ruang yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, Sumber Potensi lokal juga dapat lestari dan termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan keseluruhan yang ada dalam sebuah ruang wilayah. Sumber Potensi lokal sebagai kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Sedangkan jenis Sumber Potensi lokal meliputi sumber daya alam dan tatanan masyarakat yaitu kelembagaan, nilai -nilai adat, serta tata cara dan prosedur, termasuk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat). Dalam kaitannya dengan penataan ruang, Sumber Potensi lokal dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan penataan ruang karena beberapa nilai yang terkandung dalam kearifan lokal terbukti masih relevan diaplikasikan hingga sekarang, baik dalam aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta aspek pengawasan dalam penyelenggaran penataan ruang. Dalam upaya mengharmonisasikan, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks penataan ruang, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya pada berbagai aspek pada tingkatan penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, karena keterkaitan yang erat antara Sumber Potensi lokal fisik dan non fisik dalam penyusunan penataan ruang, diperlukan upaya untuk mengakomodasi Sumber Potensi tersebut ke dalam bentuk dokumen perencanaan tata ruang dan regulasi penataan ruang , yaitu melalui proses penataan, adopsi, adaptasi, sinkronisasi dan harmonisasi.
Download


Website Security Test