Publikasi Karya Ilmiah Dosen

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RADIO SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP IKLAN

Bentuk-bentuk hak dari Lembaga penyiaran radio adalah radio sebagai Lembaga penyiaran yang haknya diatur oleh Neighbouring Rights atau Hak Terkait. Lembaga Penyiaran Radio menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai Lembaga yang menyiarkan sekaligus mempunyai hak cipta atas karya siar iklan memiliki Hak Terkait bagi para pelaku atas karya pertunjukannya (performing), bagi produser rekaman dapat mengontrol atas perbanyakan karyanya (reproduction), serta Lembaga penyiaran atas menyiarkan dan memproduksi suatu ciptaan. Sementara itu hak moral dan hak ekonomi akan menyertainya secara otomatis. Mekanisme penyelesaian sengketa sehubungan dengan terjadinya pelanggaran atas karya siar iklan radio dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu : melalui tuntutan pidana. Melalui gugatan perdata. Melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Download

FUNGSI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur, karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Download

BANK SYARIAH DARI SISI HUKUM ISLAM

Perbankan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di dunia, dari bank yang komersil dan yang sangat konversional juga tengah bersaing dalam pelayanan untuk menarik nasabah. Di Indonesia telah muncul bank yang bernuansa muslim dan berprinsip Syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha yang sesuai dengan Syariah. Sistem perbankan Syariah yang dianut di Indonesia dengan pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman, islam tidka memperbolehkan pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang” uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik dan kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

Bank Syariah juga memberikan jasa untuk penyimpanan atau penitipan dana, dimana penitipan dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu dengan system wadi’ah bank tidak bekewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonuh terhadap nasabah. Laba dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Perkembangan perbankan Syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi Syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah bagi masyarakat.

Kekuatan hukum yang diatur dalam UURI Nomor 10 Tahun 1998, memberi penegasan terhadap eksistensi perbankan dengan prinsip Syariah di Indonesia juga tentang kelembagaan dan operasionalnya. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam, antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaaan usaha atau kegiatan yang lainnya yang sesuai dengan islam.

Download

RECONSTRUCTION OF LIABILITY NOTARY PUBLIC OFFICERS TO ACT AS VALUE-BASED JUSTICE

Notary is a public official who is authorized to make authentic certificates and other authorities referred to in Article 1 (1) of Law No. 30 of 2004. Through the deed he had done, the notary must be able to provide legal certainty to users notary services. Deed made by or before a notary may be authentic proof in providing legal protection to the other parties concerned to the dead regarding the certainty of events or legal actions that do Notary is a professional in his duties should be based onb the setting in legaslation or code ethnics into its internal settings.
The research is empirical juridical and socio legal research with constructivism. To answer the question in this study the sociological approach of law.
Supervesion of the notaryin order ti upload the dignity notary office . notary responsibility as a publik office related  to material truth, which is liable tocivil notary of the material truth of the deed he Had made; notare criminally liable for the truth material in dead he made; responsibility Notary Regulation Notary of the material truth in deed that made; and responsibility in performing task Notary office by a Notary ethical code. Reconstruction aacountability Notary as  a public official in the dead based on the values of justice through law enforcement against Notary mewujudkan legal certainty based on values of Pancasila, rekonstruksio legal relationship Notary with the parties, the reconstruction of the right and obligations dissenter Notary, as well as the reconstruction of Article 65 of Law Notary to Notary time limit liability.
Suggested to the Notary in their duties must have the precision, which this austerity is acting honestly, thoroughly, independently, impartially, and safeguard the interests of the parties involved in a legal action.

 

Download

ANALISIS HUKUM PERBUATAN PERZINAHAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Terzinahan yang terkandung dalam pasal 284 kitab undang- undang hukum pidana, yang telah berlaku diindonesia  selama hamp) menurut pasal 284 dalam KUHP, perbuatan zinah yang dilakukan oleh orang –orang yang sama- sama telah dewasa, sama-sama sukarela , dengan segaja  dan sadar melakukannya, adalah tidak termasuk perbuatan zinah.

Dalam Ql –Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum islam berdasarkan surat an- nisa ayat 59, didapat beberapa surat dan ayat- ayat  yang menentukan larangan melakukanperbuatan zina dan perzinaan, serta himbauan yang secara pasti  (gath’l) telah ditentukan dalam  ayat-ayat Allah, maupun dalam hadis rasuhullah SAW sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Terhadap perbuatan kejahatan perzinahan ini di dalam KUHPid diatur dalam pasal 284.

 

 

Download

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA BERKARIER DALAM KONTTEKS HUKUM ISLAM

At this time wamen which is quitc a lot in the community in indonesia most of the papulation is women who have the right to work and a career in publc (orgamzation, political and work) that turned out to be equal whit men. The involvement of women in the cooonomy is  not baru motif women to work in the middle of the advancemen of science and technology today is banya. Pilihan woman to become a career woman is not a new phenomenon today. Problems faced increasingly complicatod, a woman is required to run the dual role of a mother and a good wife and was also successiful in her career life.simply can be classified in three motifs that for a living,the family income and leisure time. Analysis conducted in this  study is a qualitative descriptive and refers to the research library(library research) in this tsudy relate to – to be given legal protection to women to work along according to the concepi asfek islamic law considering at this time it is given, but in practce still discrimination. Based on the  results of the study authors can be stated  that: for the presen time can not be avoided involvement ion the world a woma’s social and career. And this is cleary justified both in terma of the ac, namely . huukum islam but it should be understood that a wife’s participation in the search for income in order participation to help her husband to the welfare of the family, does not make them not perform his duty as a wife. The wife is still obliged to carry out their duties to server her husban and set his home life.

Download

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Customary law is the law of life ( livinbg low) that grwo and develop in the midst of the community in accordance with the development of socicty, costommary law who live in the midst of thnic indonesoia is very strategic to be known and understood by law enforcemen offficials, legal oficals,legal observers and guidande in applying the appropriate legal and fair for indonesia society. The commen in life, social,cultural, politica,economic and demostic life and marriage property and inheritance.landing directly above the lao would cause problem arnong indigenous peoples, especially the indigenous peoples embrace patrilinical or matrilineal kinship system, which is taken from the lineage of men. The boy has a dominant inheritance rights to inherit their parents than girls. Kinship system known in toba batak society is patrilineal system,which through the male lineage and is the next generation of his parents while girls not the generation of their parents, as a result of this system is very influential on the position of girls in matters of inheritance.

Download

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA

Subjects in Higher Education Civic, education is a course that focuses on the formation of citizens who understand and are able to carry out the rights and obligations to be good citizens are intelligent, skilled and humane manners Pancasila and the 1945 Constitution mandated. Reserchers from the World Bank for the handling of corruption at the local level report its findings that there are 967 members of parliament and 61 regional Head recorded at 29 High Court in Indonesia are involved in corruption cases. Base on Circular letter of Director General of Higher Education One the Implementation of Anto-Corruption in Higher Education in terms of fighting corruption at the level of prevention efforts to the State Universities and Private Colleges of Education to organize the Anti-Corruption start Academic Year 2012/2013 in the form of compulsory Subjects/options of inserted in subjects relevant. Citizenship Education in relation to the Anti-Corruption attitudes unpatriotic behaviour within the student who is reviewing and will master the science to become citizens. Anti-Corruption education for students in Higher Eucation through providing this course is paste on PKN can be used by means of socialization, campaigns, Seminar, Lectures with face to face in the classroom, making paper and analyse actual cases of corruption and witness the trial of corruption in the courts and establish centers for the study of the “Anti-Corruption”  Hukum pembiasaan Faculty will happen to students for anti-corruption by giving habituation to do well, to be honest refraction, knights, embarrassed to be trained cheating so seriously and proportional in the daily life.

Download

DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Husband and wife who are beginning the family is the basis of relations between the groups that make up society. Definition of marriage (ta’rif) according to islam is that marriage is a very strong aqad or mitsaaqan ghaallizhan to obey the command of Allah and carry out a religious marriage. In marriage the one that can give rise to problems that bind husband and wife is a treasure. Position property of marriage in the Marriage Act under Article 35 through Article 37 which treasures acquired during the marriage become community properly, while property inherited from each one as a gift or inheritance is under the control f each round of the parties do not specify other.

Download

TATA CARA HIBAH DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Didalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda dengan halnya pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada 1/3 dari harta peninggalan yang bersih. Tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 menyatakan bahwa “Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya untuk melakukan penghibaan maka terlebih dahulu dibuat suatu perjanjian (perikatan). Adapun lahirnya perikatan ini karena adanya persetujuan dari pihak yang melakukan perjanjian maupun Undang-undang. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai tata cara hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, asas hukum yang terdapat di dalam pemberian Hibah menurut Hukum Perdata, akibat hukum penghibaan menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dan penarikan kembali suatu persetujuan Hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Download

WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dalam Islam harta milik mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pribadi dan fungsi social oleh karena itu kepemilikan seseorang atas suatu harga disampng untuk mencukupi kebutuhan pribadi Bersama keluarga juga harus digunakan untuk kebutuhan social dan masyarakat. Wasiat wajibah dalam pandangan para ulama, Undang-undang Wasiat dan Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang memberikan kacamata memaksa terhadap kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Yang berhak menerima wasat wajibah ada beberapa perbedaan. Menurut ulama adalah para kerabat yang tidak menerima warisan. Menurut undang-undang mesir adalah cucu sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat. Dilihat dari kenyataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia konsep Kompilasi Hukum Islam lebih mungkin diterapkan di Indonesia.

Download

ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Kompilasi Hukum Islam, apabila suatu pernikahan telah diitsbatkan, tentunya sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana lazimnya pernikahan yang tercatat dan mempunyai Akta Nikah, oleh sebab itu sepanjang terhadap anak-anak yang dilahirkan dengan kategori anak yang sah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 . 
Kompilasi hukum islam dapat memperoleh hak-hak perdata sepanjang status anak. Misalnya, hak untuk mendapatkan akta kelahiran dengan menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan orangtua nya.
Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal diatas tentang anak diluar nikah (perkawinan) hanyalah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Maka sepanjang anak tersebut masuk dalam kategori tersebut, tentunya dalam hal ini tidak mempunyai keterkaitan dengan Itsbat Nikah. Oleh sebab itu manakala suatu perkawinan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000 misalnya, kemudian dimohonkan itsbatnya pada 30 Mei 2005, sedangkan ada anak biologis suami istri yang mengajukan itsbat nikah tersebut telah terlahir pada 1 Januari 1999. Dalam hal ini secara nyata bahwa anak tersebut merupakan anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dan nasab dengan ibunya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai kaitan dan konsekwensi hukkum dengan itsbat nikah yang diajukan.

 

Download

TATA CARA PEMBATALAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Islam memberikan solusi atas ketimpangan yang ada dari perbaikan di bidang perbankan. Sehingga islam menempatkan setiap aktivitas manusia dari segala aspeknya sebagai ibadah, termasuk di dalamnya dalam bermua’amallah di bidang perbankan. Dalam islam, perekenomian harus senangtiasa berlandaskan pada ketetapan syar’iah dan profesionalisme kerja. Islam menawarkan alternative pembiayaan perbankan yang lebih adil, dimana antara pemberi modal dan peminjam modal menanggung resiko yang lebih fair melalui system profit sharing.
Bahwa pembiayaan itu adalah merupakan fasilitas yang diberikan bank islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan Bank Syari’ah /Islam dari masyarakat yang surplus dana dari penyalur pembiayaan Mudharabah dan melalui proses yaitu :

 

Download

TINJAUAN YURIDIS KUASA MUTLAK TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis kuasa mutlak terhadap peraturan perundang-undangan. Metode penulisan menggunakan metode library research. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian Kuasa secara sosiologis dapat dikatakan sebagai Lembaga yang terbentuk didalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam perkembangan selanjutnya dimana kegiatan manusia semakin berkembang, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum, dimana seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya untuk melaksanakan segala kepentingannya. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, akan tetapi dalam tulisan ini dikaitkan dengan suatu akta notaris perjanjian pengikatan jual beli dimana pemberian kuasa tersebut merupakan salah satu klausul, khususnya mengenai bidang tanah. Sebagai suatu klausul, tentunya berkaitan dengan azas-azas perjanjian, karena klausul merupakan hal-hal yang pokok yang diperjanjikan dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini asas konsensualitas, yang mempunyai arti terpenting yaitu bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, sehingga yang tergambar dalam pikiran kita adalah persuasi pendapat antara para pihak tanpa adanya paksaan dengan perkataan lain harus diberikan secara bebas. Menyinggung masalah tersebut dalam hukum perikatan, maka eratlah kaitanya dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan timbulah apa yang disebut dengan kuasa mutlak.

Download

Dampak Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Setiap Transaksi Jual Beli Perumahan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Pusat. Pada saat sekarang ini, pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di setiap kabupaten/kota, melakukan pemungutan PPN atas setiap transaksi jual-beli perumahan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga rumah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat juridis empiris, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai dampak pemungutan PPN atas setiap transaksi jual-beli perumahan.

Download

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI

Polygamy is a man whose wives mre than one. Polygamy including polygamy, the marriage with more that one wife, and polyandry, the marriage to more than one husband. The term polygamy is often used to refer to the practice of polygamy just because it is more commonly practiced that polyandry, polygamy is used as a synonym for polyandry. Historically, polygamy is practiced by many nations, including a Hebrew, Arabic, German, Saxon, African, Hindu India, China and Japan. Today, polygamy is still legal in many countries, including most of the Islamic countries, except Turkey and Tunisia. In State Laws Indonesia, polygamy is allowed with certain conditions. If a husband intends to wives more than one person, then the husband shall apply in writing to the local religious court.
In the Act The country Indonesia, polygamy is allowed with certain conditions, with the provision of Religious Counrts must call and hear the wife is concerned. Examination conducted by the Religious Court Judge religious court, not later than thirty days after receipt, along with the Application for its annexes. If the religious court found sufficient reason for the application to have wives more than one person, then the religious court gave its verdict in the form of permission to wives more than one person and courts that examine and adjudicate certain cases at first instance in the proccedings of the Assembly, has ruled that. Case permits polygamy. Identity the issues to be raised in this paper is: How Islamic Law against Polygamy view, and How the role of religion in the Field of Justice Polygamy.

 

Download

Effect Perspective Law in Case Social Media Indonesia

Along with the employ of science and technology, human life is growing dynamically, especially in the field of information and communication. The Cyber Era has produced internet technology and brought a new phenomenon in the area of mass media which also spawned new media that is commonly called social media or social networking sites can be useful, but if used irresponsibly, social media can have unfavourable consequences, and even get legal problems.

Download

Legal Analysis of Legal Protection for Parties in a Franchise Agreement

Franchise Business is one way to gain profits faster. Franchise is an agreement rather than the sale of product/service with a Franchisor trademark where the Franchisor will assist the recipient of Franchisee in the field of marketing, management and others where the franchisee will pay Fee for rather than using Franchise brand owners. Emerging from this Franchise business in Indonesia continues to gro in practice will bring up phenomena/problems both from the economic and legal aspects in particular that require a more comprehensive arrangement to create a legal centainly, legal protection and mutually beneficial cooperation.
In running this Franchise Business, it is regulated relating to the Agreement referring to the written Law stipulated in the Criminal Code. The implementation of this Franchise Agreement is to avoid one of the aggrieved parties namely Franchisor and Franchise. At present, Indonesia does not yet have a law specifically regulating this franchise business, but Government Regulation No. 42 of 2007 regulates franchising proiding a legal basis for legal protection for those who run franchise businesses in Indonesia.

 

Download

Perencanaan Pengembangan Wisata Alam Dan Pendidikan Lingkungan Di Kawasan Hutan Aek Nauli Kecamatan Lumban Julu

Ekowisata tidak akan terlepas dari aspek pendidikan bahkan menjadi bagian utama dalam pengelolaan ekowisata karena membawa misi sosial untuk menyadarkan keberadaan manusia, lingkungan, dan akibat yang akan timbul bila terjadi kesalahan dalam manajemen pemberdayaan lingkungan gobal. Salah satu tujuan ekowisata di KHDTK Aek Nauli Lumban Julu harus mampu menjabarkan nilai kearifan lingkungan dan sekaligus mengajak orang untuk menghargai apapun yang walaupun tampaknya teramat sederhana. Pada hakikatnya dengan kesederhanaan itulah yang menjadi pedoman masyarakat sekitar kawasan wisata mempertahankan kelestarian alamnya.
Seorang ekowisatawan yang telah mengunjungi  di KHDTK Aek Nauli Lumban Julu mungkin dapat memperoleh pengetahuan dari pembaurannya dengan lingkungan dan masykarakat. Ia cukup merasa senang ketika memasuki hutan, saat ia mendapatkan informasi tentang strata tajuk hutan, mengapa owa berteriak di pagi hari, mengapa madu hutan berwarna hitam, dan yang lain sebagainya. Atau ketika ia mengunjungi sebuah perkampungan ia dapat melihat dan mendapatkan informasi bagaimana cara membuat gula merah, cara membajak sawah, interaksi masyarakat di pasar tradisional, dan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat akan terdidik dengan adanya transfer pengetahuan dari ekowisatawan kepada mereka, sebagai perwujudan prinsip memberikan manfaat kepada masyarakat lokal.

 

Download

Pemberdayaan Desa Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Good Governance Village)

Sistem pemerintahan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi (pembagian kekuasaan) antar Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Kota/Kabupaten dan Pemerintahan Desa, yang masing–masing memiliki visi, misi, RPJM<RKP< musyawarah perencanaan pembangunan serta anggaran pembangunan (nasional, Daerah, Desa) dan memiliki payung hukum pelaksanaannya sesuai dengan tingkatannya, diantaranya Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta pada tingkat desa disebut Peraturan Desa.   
Untuk menyikapi membangun dan pengembangan otonomi desa di pemerintah daerah masih belum terakomodir sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pemerintahan desa yang seharusnya dimiliki dan dipahami masyarakat dan pemerintahan desa, serta diyakini masalah ini menjadi penghambat percepatan proses otonomi desa di tingkat kabupaten. 

 

Download

Interaksi Kependudukan, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Nasional Terhadap Pengembangan Wilayah

Perkembangan penduduk menimbulkan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, dengan banyaknya orang bepergian dan bertambahnya manusia bergerak kebidang yang lebih tinggi. Menanggapi jumlah penduduk dunis terus menigkat maka kebutuhan manusia juga menjadi berlipat ganda, segala keperluan manusia tersebut diperoleh atau berasal dari alam sekitarnya. Sebagian besar daratan bumi telah dimanfaatkan, dieksploitasi atau diambil hasilnya demi kepentingan hidup manusia serta perluasan keahlian tehmologi yang mengakibatkan alih fungsi lahan.

Download

Perspektif Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Sosial Dan Pembangunan Kehutanan Di Indonesia

Masyarakat lokal yang mempunyai kearifan tradisional mampu melahirkan kearifan lingkungan yang ternyata seiring dan sejalan, bahkan sangat menunjang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam pada kerangka pembangunan nasional. Karena merupakan salah satu ciri kebudayaan nasional, kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal yang telah melebur dalam sistem kehidupannya, patut digali dan dikembangkan lebih lanjut. Namun demikian kita harus menyadari, sistem ini tidak serta merta dapat dapat menggantikan sistem pengelolaan hutan modern yang sudah ada. Tapi paling tidak, bisa menunjukkan bahwa ada sistem pengelolaan sumberdaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi bisa dipertanggung jawabkan dan menguntungkan semua pihak. Hal ini akan menjadi lebih maksimal apabila didukung dan ada keterlibatan semua pihak (stakeholden).

Download

Studi Sifat Hasil Pembakaran Arang Dari Enam Jenis Kayu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat hasil pembakaran dari keenam jenis arang kayu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi sifat-sifat keenam jenis arang kayu tersebut untuk pemakaian industry peleburan logam dan bahan karbo aktif. Metode Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak  Lengkap (RAL) non factorial dengan ulangan sebanyak tiga kali dan perlakuan yang digunakan adalah jenis kayu sebagai bahan baku arang.
Dari hasil analisa analistik menunjukan bahwa jenis aranh kayu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air,zat menguap, kadar abu dan kadar korban yang dihasilkan. Kadar air arang kayu bakau tidak berbeda nyata dengan arang tempurung kelapa, tetapi, tetapi berbeda nyata dengan arang kayu api-api, sengon lamtoro dan karet. Kadar zat menguap arang kayu bakau tidak berbeda nyata dengan arang kayu api-api, tetapi berbeda sangat nyata dengan arang tempurung kelapa,sengon,lamtoro dan kelapa. Kadar abu arang kayu bakau tidak berbeda yata dengan arang tempurung kealap tetapi sangat berbeda nyata dengan arang kayu api-api, sengon,lamtoro, dan karet. Kadar karbon arang kayu bakau tidak berbeda nyata dengan nyata dengan arang kayu api-api dan tempurung kelapa,tetapi berbeda nyata dengan arang kayu sengon,lamtoro dan karet.

 

Download

Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Jenis Kapur (Dryobalanops aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai angka bentuk  jenis kapur ( Dryobalanops aromatica) secara spesifik berdasarkan pengukuran pohon rebah di hutan  Produksi Terbatas pada areal IUPHHK PT. keang Nam Development Indonesia, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pengukuran terkontrol hanya berpengaruh kepada peningkatan nilai angka bentuk secara matematis, tetapi tidak berbeda nyata mempengaruhi angka bentuk secara keseluruhan berdasarkan uji statistik pada taraf kepercayaan 95% maupun 99%. Hubungan antar rentang diameter dengan angka bentuk kapur ( Dryobalanops aromatica) secara linier  adalah Y = 0,9517 – 1,1131 X dengan koefisien korelasi r 0,9559.

Download

Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Customary law is the law of life (living low) that grow and develop in the midst of the community in accordance with the development of society. Customary law who live in midst of ethnic Indonesia is very strategic to be known and understood by law enforcement officials, legal observers and guidance in applying the appropriate legal and fair for Indonesian society. The common law does not give the right role and the same degree between men and women in life, social, culture, political, economic and domestic life and marriage property and inheritance.  Landing directly above the law would cause problems among indigenous peoples, especially the indigenous people embrace patrilinieal or matrilineal  kinship system, such as that experienced by the Batak people who mbrace patrilineal  kindship systems knows in Toba Batak society is patrilineal system, which through the male lineage and is the next generation of his parents while girls not the generation of their parents, as a result of this system is very influential on the position of girls in matters of inheritance

Download

Sistem Usahatani Kopi Arabika Berpelindung dan Multistrata (Agroforestri) sebagai Strategi Konservasi Lahan Kering di Sumatera Utara

Sebagian besar hutan tropis primer telah beralih fungsi menjadi bentang lahan dengan berbagai tipe pemanfaatan. Tantangan untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati asli hutan mendorong kebutuhan akan sistem pertanian yang mampu mengembangkan dan mengelola keanekaragaman hayati. Penelitian terbaru dan pengalaman petani di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa pola penanaman kopi dengan pohon pelindung memiliki potensi luar biasa bagi pelestarian lahan, tanaman dan hewan tropis, disamping menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi.

Agroekosistem kopi dengan pohon pelindung berpotensi tinggi memperkuat prosesproses  ekologis.  Alasannya, dapat dikatakan karena adanya kesamaan struktur antara perkebunan kopi berpelindung dengan ekosistem hutan alami.  Proses-proses ekologisseperti siklus nutrisi dan air, aliran energi, dan mekanisme pengaturan populasi berfungsi mirip dengan yang terjadi di hutan tropis. 

Sistem multistrata (agroforestri) dengan pohon pelindung merupakan sistem konservasi yang sangat baik. Lapisan tajuk pada sistem multistrata yang menyerupai hutan dapat memberikan fungsi konservasi yang baik dalam mengurangi tingkat erosi tanah. Selain itu, melalui lapisan tajuk, sinar matahari tidak berpengaruh  langsung terhadap kopi sehingga kelembaban udara pada kebun kopi dapat terjaga

Download

Produksi Kopi Arabika Spesialti Sumatera Utara : Analisis Sosial Ekonomi, Ekologi, dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Penelitian ini  bertujuan untuk  menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi dan ekologi terhadap produksi kopi Arabika spesialti dan mengaji kebijakan pengembangannya. Survai usahatani dilakukan di dataran tinggi Kabupaten Simalungun atas 79 petani kopi sertifikat dan 210 petani konvensional untuk memeroleh data usahatani yang diolah dengan model regresi linier ganda.  Kajian kebijakan dan dukungan program menggunakan pertimbangan narasumber dan analisis kebutuhan.   Variabel sosial ekonomi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kopi Arabika spesialti adalah luas lahan, tenaga kerja, modal, harga kopi, pemanfaatan lahan, dan likuiditas keuangan petani.  Sementara pendidikan, pengalaman usahatani, peran perempuan, jumlah tanaman kopi, dan masa produktif; berpengaruh tidak signifikan.   Variabel ekologi yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap produksi adalah pemangkasan tanaman kopi dan pengendalian penggerek buah kopi (PBKo), sementara pohon pelindung, pupuk organik, dan konservasi lahan; berpengaruh tidak signifikan. Semua variabel ekologi menjadi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas produk kopi arabika spesialti.  RPJMD Simalungun dinilai telah memuat tujuan pembangunan yang   sejalan   dengan   strategi   pengembangan   ekonomi   wilayah   (PEW),   yaitu   meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.   Sasaran PEW, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja, dapat dicapai melalui pengembangan kopi Arabika spesialti.  Namun program SKPD terkait dinilai belum optimal, bahkan tidak fokus.  Karena itu, diperlukan setidaknya 14 program untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi Arabika spesialti di Kabupaten Simalungun.

Download

Model Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Berbasis Produktivitas Kopi Arabika Spesialti di Kabupaten Simalungun

Specialty arabica coffee productivity  could be improved by land extensification, optimizing the use of family  labor, increase cost of organic and chemicals fertilizer,  land use  (intercropping and/or multistrata), increase in  the price  of parchment,  increase in premium  coffee prices,  increase in liquidity of financial  of household farmer,  and increase in the practice of coffee pruning, and control of coffee berry borer (CBB). The application of good agriculture practices (GAPs)  can  increase  the  quality  of  the  coffee  produced   in  the  Simalungun highlands. Increased productivity and quality is very prospective in the LED based on specialty coffee, mainly farmers  net income and local employment indicator. As the acceleration factors  to increase productivity  and quality of specialty arabica coffee is necessary: (1) re-mapping the areas of unique production, including the revision of Kepmenhut 44/2005; and (2) introduce and implementation of selected development programs  at the farm  and regional level. Specialty arabica coffee contributed  by 3.27%;  5.99%;  and  13.17% in regional  income of Simalungun District, agriculture sector, and estate crop subsector, respectively. Base on indicators of absorption of local labor, specialty arabica coffee is able to contribute about 8.29%; 14,47%; and 24,86% in the total workforce, agriculture sector, and estates crop subsector. Specialty arabica coffee farm  able to give an US$2.05 per capita per  day, so  it is able  to reduce of poverty  level in rural region.   It  is recommended that the Simalungun local government to adopt the model of LED specialty arabica coffee commodity-based

Download

Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Untuk Pembentukan Karakter Mahasiswa

Subject in Higher Education Civic education is a course that focuses on the formation of citizens who understand and are able to carry out the rights and obligations to be good citizens are intelligent, skilled and humane menners Pancasila and the 1945 Constitution mandated. Researchers from the world Bank for the handling of corruption at the local level report its findings that there are 967 members of parliament and 61 regional head recorded at 29 high court in Indonesia are involved in corruption cases. Based on Circular letter of Director General of Higher Education On the Implementation of Anti-Corruption in Higher Education in terms of fighting corruption at the level of prevention efforts to the state Universities and Private Colleges of Education to organize the Anti-Corruption start Academic Year 2012/2013 in the from of compulsory Subjects/ options or inserted in subjects relevant. Citizenship Education in relation to the Anti-Corruption Education for mahasiswa at universities is to cultivate a state of consciousness, attitudes unpatriotic behavior within the student who is reviewing and will master the science to become citizen Negara. Penerapan Anti-Corruption Education for students in Higher Education through providing this course is pasted on PKN can be used by means of socialization, campaigns. Seminars, lectures with face to face in the classroom, making paper and analyze actual cases of corruption and witness the trial of corruption in the courts and establish centers for the study of the Anti-Corruption Hukum. Pembiasaan faculty will happen to studends for anti-corruption by giving habituation to do well, to be honest refraction, knights, embarrassed to be trained cheating so seriously and proportional in the daily life.

Download

Analisis Hukum Tentang Penetapan Pajak Reklame Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar

In running the administration and development in all regions of the counttry, of course, it takes a very large cost. It required funds from the public, which include the payment of taxes. Tax sector is one of the sources of income of Indonesia are very large (vital). Tax in indonesia was originally a tribute (free gift) but its nature is an obligation that can be imposed that must be implemented by the people to a king or ruler. As for the formulation of the problem is as follows: a. What is the strategy to improve and establish advertisement tax in Pematangsiantar?.

What is the magnitude of the advertisement tax that diteria Government Pematangsiantar until now? c. What are the legal consequences for the taxpayer advertisement that does not perform its obligations in Pematangsiantar? d. How the barriers and how to overcome the advertisement tax pencrimaan in Government Pematangsiantar?. Pematangsiantar Government strategy to improve the advertisement tax by making it easier procedure for obtaining a license subject to tax in Pematangsiantar who want to market products of its business through advertising and do not set high tariffs. Legal sanctions for advertisement tax shall not perform obligations are: a. Sanctions imprisonment of 6 (six) in terms of the obligation does not permit the implementation of the billboard; b. Administrative sanctions such as fines on tax payments amounting to 2% (two percent) for each month commencing from the date of maturity of the tax, in the case of delay in payment of tax debt obligations, c. Sanctions imprisonment of I (one) year and a fine of Rp. 10.000.000,00- (ten million dollars) in accordance with the provisions of the taxation laws in terms of not doing his duty to convey SPTPD or filling with incorrect or incomplete or incorrect information attach to the detriment of Government fmances Pematangsiantar. Barriers to the process of acceptance of advertisement tax in Pematangsiantar is a lack of awareness and compliance of most of the tax subject to permit the implementation of advertising and lack of awareness and compliance of large scbagian taxpayers to settle tax debts. The fix is to conduct socialization and counseling for people, especially the subject and the taxpayer banners and impose strict sanctions

Download

Konsep Teknologi Pendidikan di Indonesia

Penulisan karya ilmiah bertujuan untuk mengetahui konsep teknologi pendidikan di Indonesia. Penulisan menggunakann metode libarary research.  Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsep teknologi pendidikan ini ditujukan untuk mengkaji ulang anatomi dan defenisi yang ada, sehingga adanya kejelasan alur perkembangan pemaknaan teknologi pendidikan. Walaupun kajian ini tidak lengkap dan utuh akan tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran awal secara umum dalam  usaha mengembangkan konsep lebih lanjut dan memanfaatkannya untuk kepentingan praktek pembelajaran.

Download

Penegakan Hukum atas Pelanggaran Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan global berdampak pada maraknya persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha dan terjadinya distorsi dalam mekanisme pasar, untuk mengantisipasi hal  tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masyarakat Indonesia berharap undang-undang tersebut dapat berperan mengatur perekonomian serta menjamin adanya kepastian hukum.

Terkait tentang pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat beberapa masalah perlu dikaji tentang peranan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap iklim perekonomian, eksistensi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum, mekanisme penanganan perkara pidana pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Download

Dampak Tindak Pidana Pornografi Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Lainnya

Dizaman globalisasi ini, banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh manusia untuk mendapatkan kebutuhannya sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun komunikasi. Namun ternyata tidak hanya dampak positif yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun komunikasi, namun juga dampak negatif seperti pornografi yang sangat mudah dilihat atau diperoleh melalui berbagai media.

Pornografi sebagai suatu tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008. Pornografi dapat memicu maraknya terjadi tindak pidana kesusilaan seperti zinah, perkosaan atau perbuatan cabul yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak dibawah umur baik sebagai pelaku maupun korbannya.

Download

Penerapan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan

Di satu sisi masih banyak anggapan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan adalah suatu cara yang sangat efektif untuk menanggulangi tindak pidana dan membuat jera pelaku tindak pidana. Akan tetapi di sisi lain ternyata pidana perampasan kemerdekaan sangat berdampak negatif baik yang bersifat individual maupun sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Sehubungan dengan hal itu, perlu diupayakan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan salah satu cara untuk itu adalah menerapkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana. Dengan penerapan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana, maka beberapa manfaat positif dari penerapan pidana bersyarat ini baik bagi individu pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum akan mendukung upaya mencegah/menanggulangi tindak pidana.

Download

Peranan Polri dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja (Penelitian di Kabupaten Simalungun)

Perkembangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja telah menimbulkan keresahan bagi para orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Keresahan ini memang cukup beralasan karena dampak penyalahgunaan narkotika maupun peredarannya merusak generasi muda dan mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu upaya pemberantasannya harus terus dilaksanakan.

Dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika di kalangan remaja, adalah lebih baik mencegahnya terlebih dahulu, sehingga tindak pidana itu tidak sampai terjadi. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun aparat penegak hukum, misalnya Polri dan ini sudah dilaksanakan serta menunjukan hasil yang baik di Kabupaten Simalungun.

Download

Peran dan Masalah yang Dihadapi Penyidik Polri dalam Proses Perkara Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pemerintah  memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah mengatur tentang hak-hak korban, tindakan yang dilarang, sanksi pidana bagi pelaku, kewajiban pemerintah dan masyarakat, pemulihan korban dan perlindungan yang wajib diberikan kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja social, advokat, relawan pendampingan ataupun petugas rohani.

Dalam merealisasikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum sebagaimana halnya dengan penyidik Polri harus melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tidak jarang pula penyidik Polri menemui permasalahan dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini yang menuntut penyidik Polri harus dapat bertindak bijaksana, sehingga permasalahan yang dihadapi tidak sampai mengganggu kelancaran tugas penyidikan.

Download

Rekontruksi dalam Pemeriksaan Tersangka dan Permasalahannya

Pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana adalah bahagian dari beberapa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik dalam upaya mencari kebenaran yang material. Pemeriksaan tersangka dapat dilakukan dengan cara interview, konfrontasi dan rekonstruksi.

Dengan pelaksanaan rekonstruksi maka tersangka akan memperagakan kembali terjadinya peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya, sehingga semakin memperjelas baik bagi penyidik maupun penuntut umum tentang tindak pidana yang disangkan, cara melakukannya, peranan tersangka serta alat yang dipergunakan. Pada umumnya rekonstruksi perlu dilakukan bagi tindak pidana yang menyebabkan hilang nyawa orang lain.

Download

Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia, berakal budi, berakhal dan bermartabat. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti memperdagangkan sesuatu barang dagangan yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dipekerjakan dan diabaikan hak-haknya adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi dan harus diberantas.

Penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia (orang) bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak kriminal tersebut. Upaya penanggulangan telah direalisasikan dengan keluarnya  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang sekaligus dengan sanksi pidana yang diancamkan bagi pelakunya. Namun selain penanggulangan yang mengandalkan hukum sebagai instrumennya, perlu pula dilaksanakan upaya lain tanpa menggunakan instrument hukum (pidana) untuk mencapai efektivitas penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Download

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengadilan Anak di Pematangsiantar

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan dengan peranannya yang sangat penting dalam penanganan perkara anak nakal. Pembimbing kemasyarakatan membantu mempelancar  tugas penyidik, penuntut umum, hakim baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan tentang anak .

Laporan penelitian kemasyarakatan tersebut wajib dipertimbangkan hakim agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan terbaik bagi anak yang telah menjalani proses hukum karena melakukan tindak kriminal. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya banyak kendala yang dihadapi sehingga sering mengganggu kelancaran tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Download

Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik

Penyidikan suatu tindak pidana adalah merupakan salah satu rangkaian proses peradilan pidana dalam upaya mencari kebenaran material yang menjadi tujuan hukum acara pidana. Lazimnya penyidikan dilakukan di wilayah atau tempat di mana tindak pidana itu dilakukan sebab wilayah tersebut menjadi penentu bagi berwenang atau tidaknya penyidik melaksanakan penyidikan.

Dengan demikian proses penyidikan seperti pemeriksaan TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi serta terdakwa sudah seharusnya dilaksanakan di wilayah hukum penyidik yang berwenang untuk itu. Akan tetapi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan penyidikan itu kadang kala harus dilakukan di luar wilayah hukum penyidik yang bersangkutan.

Download

Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana

Adakalanya dalam pembuktian suatu perkara pidana, saksi yang diharapkan dapat mengungkapkan tindak pidana yang terjadi dengan memberikan keterangan di persidangan pengadilan bukanlah orang dewasa yang dapat disumpah sebelum memberikan keterangan sebagai salah satu persyaratan agar suatu keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian.

Dalam suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar atau dialami oleh seorang anak, maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dialami oleh anak yang bersangkutan sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Peristiwa pidana dimaksud, misalnya peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak menjadi saksi korban dalam tindak pidana kekerasan, eksploitasi maupun perdagangan anak.

Download

Tinjauan Sosio Juridis terhadap Masalah Penyelesaian Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan yang dalam kenyataannya belum banyak yang mengetahuinya bagaimana cara mengatasi dan jalan keluar yang terbaik untuk mendapatkan perlindungan ketika ia mengalami kekerasan dalam rumah tangganya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan. Akan tetapi dilatar belakangi oleh beberapa faktor penyebabnya sampai saat ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ternyata masih lebih banyak yang belum terungkap daripada yang sudah diselesaikan melalui jalur hukum.

Download

Alternative Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversi dan Restoratif Justice

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara khusus tata cara penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak agar terhindar dari proses penanganan yang salah selama menjalani proses hukum yang formal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses penanganan yang salah yang dialami anak dalam penyelesaian perkaranya dapat menimbulkan trauma bagi anak sehingga dapat menghambat bahkan merusak perkembangan mentalnya dalam meyongsong masa depannya yang masih panjang.

Dalam kenyataannya bahwa proses hukum yang formal dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana tidak selalu efektif untuk membuat anak menjadi jera. Banyak anak yang telah selesai menjalani pidananya ternyata kembali mengulangi perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut timbul pemikiran untuk menyelesaikan perkara anak yang telah melanggar hukum dengan cara diversi dan restoratif justice yaitu suatu cara penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban maupun masyarakat yang telah dirugikan atas perbuatannya. 

Download

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Berdasarkan hal itu anak harus dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal baik fisik maupun rohaninya agar dapat menjadi sumber daya manusia yang handal.

Dalam kenyataannya saat ini banyak anak-anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual sehingga menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga membahayakan masa depan anak.

Perundang-undangan dalam sistem hukum nasional tampaknya masih sedikit yang mengatur mengenai hak-hak korban kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang ada bahkan belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap korban kejahatan termasuk anak-anak yang menjadi korban pengeksploitasian secara ekonomi dan/atau seksual.

Download

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 dengan UU No. 1 Tahun 2000 sebagai Politik Hukum Nasional untuk Mewujudkan Perlindungan Anak

Anak adalah  wajah masa depan suatu bangsa dan negara. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal maka sejak dini hak-hak anak harus dilindungi. Banyaknya anak yang bekerja pada sektor-sektor terburuk, dewasa ini menimbulkan kekhawatiran bagi kita terhadap keselamatan, kesejahteraan dan  moralnya, sebab pada dasarnya anak-anak yang bekerja pada sektor terburuk tersebut selalu dieksploitasi  baik secara fisik maupun ekonomi  sehingga tidak dapat menikmati hak-haknya sebagaimana mestinya. Sebagai langkah untuk menyikapi hal tersebut maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera  Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak. 

Download

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan perkaranya demi kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Penelitian bertujuan untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, urgensi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana adalah karena anak merupakan generasi penerus harapan bangsa. Pemeriksaan terhadap perkara anak dalam proses peradilan yang harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam kenyataannya belum dilaksanakan secara maksimal. Hakim Anak belum mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan dalam mengambil keputusan dan masih cenderung menjatuhkan pidana penjara.

Download

Uji Pengaruh Pemulsaan Terhadap Pertumbuhan Gaharu (Aquilaria malaccensis ) pada Domestikasi Jenis Di Kota Pematangsiantar

Gaharu (Aquilaria malaccensis) sebagai plasma nutfah, pada dekade terakhir ini menjadi sorotan berbagai pihak terutama terhadap produk yang dihasilkan, yaitu resin (oleoresin) yang berada di jaringan kayu yang berwarna hitam dan beraroma wangi yang biasanya disebut gubal gaharu, produk ini mempunyai nilai yang sangat tinggi terutama gubal yang mempunyai kualitas super.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemulsaan terhadap tingkat pertumbuhan tanaman, manfaat pemulsaan terhadap kondisi lahan serta pengaruh pemulsaan terhadap kegiatan waktu dan teknik pemeliharaan.

Penelitian dilaksanakan pada areal Arboretum Fakultas Pertanian Universitas Simalungun selama 9 bulan, dimulai bulan Mei 2012 sampai dengan Januari 2013. Ulangan pada perancangan ini dirancang untuk setiap petak pengujian 2 jenis mulsa dan 1 petak control (tanpa mulsa) yang disusun berdasarkan Completelly Randomized Block Design (CRBD). Data yang diperoleh disusun menurut Completelly Randomized Block Design. Analisis data dilakukan dengan analisis pendugaan parameter model seperti persentase hidup tanaman, pertumbuhan jumlah daun, tinggi dan diameter tanaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pemberian perlakuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tanaman yang hidup, pertambahan diameter batang, serta pertambahan tinggi tanaman. Ada pengaruh pengguguran daun akibat pemberian perlakuan  dan penamanan Gaharu (Aquilaria malaccensis) dengan cara domestikasi jenis berdasar perlakuan dapat dilakukan dengan baik di Kota Pematangsiantar.

Download

Gerakan Politik dan Spritual Parmalim Dalam Rangka Mempertahankan Eksistensi Agama Suku Di Tanah Batak

Gerakan parmalim mulai berkembang sekitar tahun 1883, menjelang kematian Raja Sisingamangaraja XII. Gerakan mesianisme ini dipelopori oleh Guru Somalaing Pardede. Gerakan ini mengkultuskan Sisingamangaraja XII sebagai pemimpin tertinggi agama mereka. Hal ini memicu perlawanan politik dan teologis terhadap zending Eropa. Kelompok parmalim terus melakukan perlawanan terhadap Belanda, meskipun Sisingamangaraja XII telah wafat.

Mesianisme menurut Parmalim, lahir ketika masyarakat mengalami krisis multi-dimensional. Dalam konteks kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-19-20, represi dan restriksi itu berasal dari pemerintah asing. Pada masa inilah gerakan mesianisme tumbuh subur di daerah jajahan. Di Tanah Batak, tiga gerakan mesianis lahir sebagai bentuk perlawanan berciri politis-religius terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ketiga gerakan tersebut yakni Parmalim, Na Siak Bagi, dan Parhudamdam, yang lahir setelah Si Singamangaraja XII kalah berperang melawan Belanda.

Berbagai stigma kemudian dilekatkan Belanda kepada para pengikut Parmalim untuk mengerem laju gerakan ini, mulai dari sebutan kaum pembangkang, penyembah pagan (berhala), hingga pelaku kanibalisme atau pemakan sesama manusia. Para penganut Parmalim diburu dan berbagai kegiatan upacara keagamaan mereka pun dilarang.

Komunitas keagamaan ini secara substansial belum memperoleh kebebasan mengekspresikan identitasnya dalam ranah sosial politik. Permasalahan yang dialami Parmalim  merepresentasikan gambaran politik identitas yang terjadi di Indonesia.  Dalam kondisi ini, Parmalim tampil menggunakan internet sebagai medium komunikasi cyberspace untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan eksistensi identitasnya.

Download

Hubungi Kami

info@usi.ac.id

Jl. Sisingamangaraja Barat - Pematangsiantar

Telp. 0622-24670 Fax. 622-430071

Layanan Aplikasi